Kalah dari Malaysia, DPR Usul Menpar Minta Prabowo Biayai Promosi Wisata lewat Danantara
ihgma.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan ide agar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meminta Presiden Prabowo Subianto, gunakan dana yang dikelola Danantara, salah satunya untuk mengatasi ketiadaan anggaran promosi pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Evita saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI, seperti dikutip dari berita Kompas pada Selasa (11/3/2025).
Evita mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyebut dana untuk investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah sebesar Rp 200 triliun.
Oleh sebab itu, Menteri Pariwisata menurutnya bisa meminta pembiayaan promosi wisata dari dana tersebut.
“Pak Erick Thohir bilang ke presiden ada Rp 300 triliun uang BUMN. Rp 200 triliun diserahkan, Rp 100 triliun diberikan kepada BUMN sebagai modal kerja kembali,” kata Evita.
“Kenapa ibu tak bisa melakukan hal yang sama mengatakan kepada presiden begitu besarnya pemasukan dari pariwisata ini. Devisa pariwisata kita Rp 317 triliun masak mau bikin promosi wisata kita nggak bisa. Kan aneh?” lanjutnya.
Ia menyebut, selama ini sektor pariwisata Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Masalah tersebut menurut dia terkait kurangnya promosi wisata yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Langkah ini berbanding terbalik dengan pemerintah negara-negara lain yang sangat besar dalam memberikan pendanaan untuk sektor pariwisatanya.
“Tapi kenapa (promosi pariwisata) enggak jalan, kan begitu pertanyaan kita. Enggak pernah jalan, karena Bapak dan Ibu di pemerintah ini tidak pernah menganggarkan. Kita tahulah anggaran jor-joran yang diberikan pemerintahan Singapura kepada Singapore Tourism, pemerintah Malaysia kepada Malaysia tourism. Kita tahu kita bisa tanya kok Ibu bisa tinggal kirim orang-orang ibu tanya apa sumber pendanaan daripada tourism mereka, ya pemerintah,” ujar dia.
Menurut dia, kementerian lain seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, memiliki badan sendiri yang anggarannya dari pemerintah. Oleh karena itu, Badan Promosi Pariwisata Indonesia seharusnya juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah.
“Kita cari sama-sama. Sekarang ada Danantara untuk investasi. Pariwisata ini investasi ketika itu jadi unsur pendanaan yang selama ini menjadi masalah terus,” ujar dia.
Dalam paparannya, ia juga membandingkan ketertinggalan Indonesia dalam hal kunjungan turis asingnya. Thailand menurut dia, memiliki 35 juta kunjungan turis asing, Malaysia 25 juta. Sementara Indonesia, hanya berkisar 13,9 juta, sangat jauh tertinggal.