Pungutan Turis Asing di Bali Capai Rp 117 Miliar sejak 14 Februari

By Ihgma On Jun 13, 2024

Wisatawan mancanegara menunggu keberangkatan pesawat, di bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Arsip./Bloomberg-Putu Sayoga — Passengers wait next to their luggage at Ngurah Rai International Airport near Denpasar, Bali, Indonesia, on Tuesday, Nov. 28, 2017. The airport in Bali will remain closed for a second day as a volcano on the Indonesian island continued to rumble, prompting more flight cancellations while authorities scrambled to assist stranded passengers. Photographer: Putu Sayoga/Bloomberg

ihgma.com – Pungutan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali mencapai Rp 117 miliar, dihitung sejak pertama kali diterapkan pada Februari 2024, tepatnya dari Rabu (14/2/2024) sampai Rabu (12/6/2024).

“Rencana penggunaannya pada anggaran (APBD) perubahan sekitar Oktober 2024,” ucap Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, dilansir Kompas dari Antara, Rabu (12/6/2024).

Ia melanjutkan, dana yang terkumpul tersebut direncanakan untuk pelestarian budaya dan penanganan lingkungan, khususnya terkait sampah. Salah satu programnya adalah penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar mulai tahun depan.

Sementara itu, tuturnya, realisasi pungutan wisman masih sekitar 40 persen atau sekitar 780.000 orang, dengan besaran pungutan hingga Rp 150.000 per wisman per kunjungan.

Sejumlah wisatawan mancanegara tiba di area kedatangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (14/2/2024).(Dok. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Wisman bisa membayar pungutan tersebut sebelum mendarat di Pulau Dewata atau sebelum memasuki pintu kedatangan wisman, lewat sistem Love Bali atau aplikasi Love Bali.

Metode pembayaran yang tersedia, antara lain JCB, American Express, transfer bank, dan pembayaran berbasis kode batang.

Dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (14/2/2024), pada periode awal penerapan, lebih dari 90 persen wisman membayar dengan kartu kredit.

Adapun dasar hukum peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta aturan turunannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023.