Presiden Prabowo Potong Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, Hotel di Bali Terancam Sepi
ihgma.com, Denpasar – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024. Hal ini menurutnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini sontak menuai pro dan kontra, salah satunya oleh PHRI Bali.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengatakan bahwa kebijakan ini sangat memengaruhi pendapatan perhotelan, khususnya di Bali.
“Ya, sangat berpengaruh. Sebab itu kan biasanya dikaitkan kemudian diadakan rapat, seminar, MICE, dan sebagainya. Itu pasti banyak pengaruhnya,” kata, Cok Ace seperti dikutip dari Tribun Bali pada Rabu 18 Desember 2024.
Ia juga menjelaskan, pengaruh terbesar dirasakan di kawasan pariwisata seperti Nusa Dua yang kerap menjadi lokasi kegiatan pemerintah.
“Kalau di kawasan Nusa Dua itu bisa 20 persen berpengaruh. Memang daerah-daerah lain seperti di Ubud kan tidak terlalu banyak dipakai (untuk agenda dinas pemerintah),” tambahnya.
Menurut Cok Ace, meskipun penghematan anggaran diperlukan, dampak ekonominya perlu menjadi perhatian.
“Kalau bisa janganlah sampai (banyak dipangkas), karena memang betul satu sisi kelihatannya ada pemborosan. Tapi di sisi lain, kan devisa yang masuk ini mata rantainya memang begitu saja.”
“Jadi kita tidak bisa lihat satu sisi saja, kita harus lihat sisi silang lah,” tegasnya.
Kebijakan ini dikhawatirkan akan mengurangi pergerakan wisatawan domestik yang berasal dari kegiatan-kegiatan resmi pemerintah.
Oleh karena itu, ia berharap ada keseimbangan dalam implementasi kebijakan agar sektor pariwisata tetap bertahan di tengah upaya penghematan anggaran negara.