Wisatawan Mancanegara Tak Kunjung Datang ke Pulau Dewata, IHGMA Bali: Kondisi Bali Sangat Terpuruk

ihgma.com – Jelang liburan akhir tahun, belum satu pun wisatawan mancanegara yang datang untuk berlibur di Pulau Dewata. Padahal, dalam kondisi normal, Bali biasanya menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan momen libur natal dan tahun baru (Nataru).

Penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah dibuka sejak sebulan lalu tampaknya tak begitu berdampak terhadap kedatangan wisman ke Bali. Meski wisatawan domestik mulai berdatangan, ternyata pelaku pariwisata masih berharap agar wisatawan mancanegara segera bisa berlibur ke Bali.

Menyikapi hal terebut, Forum Bali Bangkit yang terdiri dari kumpulan 34 stakeholders pariwisata Bali menyurati Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 19 November 2021.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara salah satu anggota Forum Bali Bangkit menyebut surat terbuka ini merupakan langkah paling klimaks yang digunakan untuk menyampaikan bahwa keadaan Bali benar-benar sedang terancam perekonomiannya.

“Kami atas nama Forum Bali Bangkit terdapat 34 stakeholders pariwisata. Dalam hal ini kami sepakat untuk menyuarakan surat terbuka untuk bapak Presiden RI Joko Widodo.

Selama dua tahun kita memahami bahwa kondisi Bali sangat terpuruk. Jadi kita diporakporandakan dengan pandemi Covid-19. Selama 2 tahun kita tidak diam dan bergerak melakukan segala kegiatan untuk bisa bangkit,” ungkapnya seperti dilansir Bali Tribun.

Hampir dua tahun juga pihaknya telah memimpin komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait permasalahan dalam pariwisata. Pemerintah memang telah mengumumkan untuk open border. Namun setelah dilakukan evaluasi selama satu bulan, hasilnya nihil. Tak satu pun wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.

“Bali memang dibuka namun aturannya menyulitkan wisman untuk datang ke Bali. Diharapkan lewat surat tersebut nantinya pemerintah pusat dapat merespons. Dan mengubah kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak mendatangkan wisatawan mancanegara,” katanya.

Dalam surat terbuka tersebut, Forum Bali Bangkit menyebut sudah hampir dua tahun pelaku pariwisata di Bali menderita dan perekonomian terpuruk. Itulah sebabnya, mereka meminta agar pemerintah tidak mempersulit kedatangan para wisman.

Selain itu, surat terbuka tersebut juga meminta pemerintah untuk menambah negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali, terutama negara-negara yang sudah siap datang ke Bali.

Berikut adalah tujuh poin yang disampaikan Forum Bali Bangkit dalam surat terbuka tersebut, di antaranya:

Membuka kemudahan aplikasi E-Visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perseorangan tanpa harus melalui penjamin korporasi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau membuka kembali aplikasi VOA dan Free Visa khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah (low risk). 

Menyarankan agar wisatawan mancanegara tanpa menggunakan masa karantina atau menyarankan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah (Pulau Bali) sebagai ‘Pulau Karantina’ dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE dan seluruh karyawannya telah tervaksinasi. Sebagai referensi, kami menunjukkan kebijakan di negara bagian New South Wales (NSW) Australia dan Pulau Langkawi, Malaysia. Pemerintah New South Wales Australia sudah mencabut kewajiban karantina mulai 1 November 2021 untuk wisatawan asing (foreign traveller) dan penduduk Australia sepanjang sudah fully vaccinated. Sama dengan itu, Langkawi menerapkan kebijakan karantina wilayah di Pulau Langkawi.

Menyarankan perubahan regulasi penerbangan ke Bali agar tidak harus hanya menggunakan penerbangan langsung, mengingat Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia yang memerlukan penerbangan dengan ‘stop over’ (transit) karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali khususnya untuk negara yang sudah siap datang ke Bali. Di antara kategori ini, salah satunya yang perlu diprioritaskan adalah negara Australia dan negara Eropa yang merupakan sumber devisa Bali terbesar dan juga termasuk negara yang memiliki risiko Covid-19 yang rendah.

Mengusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar $50,000 USD sehingga tidak menyulitkan wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali, namun tetap bisa membiayai dirinya sendiri apabila terpapar Covid-19 atau dapat melakukan pembelian asuransi pada saat kedatangan di Bali.

Saatnya kami di Bali diberikan ruang juga untuk bernafas. Jangan hanya memperhatikan kegiatan G20 di Bali, namun kurang menunjukkan atau mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat Bali untuk bangkit seperti Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Jakarta sejak awal pandemi hingga sekarang mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan mengelola aspek ekonomi dan aspek kesehatan dengan baik dan seimbang serta menerapkan risiko manajemen yang aman dan terukur.

Setelah hampir dua tahun menderita jujur kami katakan bahwa kami terluka dan lukanya cukup dalam, kami mohon agar Bali benar-benar dibuka sehingga kami dapat menata kembali kehidupan perekonomian Bali. Mohon Bapak Jokowi dapat memenuhi aspirasi kami sehingga kami bisa bersiap untuk dapat memberikan kontribusi optimal untuk menyukseskan perhelatan penting G20 ini dan event-event krusial yang akan sangat bermanfaat dan menentukan citra bangsa.

Kirim Petisi

Selain mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, 34 organisasi pariwisata juga membuat petisi untuk Presiden Joko Widodo.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan petisi tersebut untuk mengubah tiga poin atau aturan yang memberatkan wisatawan mancanegara ke Bali.

“Karena kita ingin akselerasi ya, selama ini kan sudah banyak mengadakan pertemuan, baik dengan kementerian dengan pemerintah pusat semuanya, kita lihat hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kitalah, situasinya kalau kita lagi tinggi gitu ya kasusnya, kenapa kita masih perlakukan hal yang sama,” ungkapnya, Minggu 21 November 2021.

Menurutnya perlu ada sesuatu yang extraordinary untuk membantu perekonomian masyarakat Bali yang sudah memasuki kategori darurat.

Seperti bantuan keuangan berupa soft loan untuk industri dan pembukaan pariwisata mancanegara. Terkait soft loan, Gubernur Bali sudah bersurat ke Presiden RI Joko Widodo. Partha merasakan agak setengah hati untuk membuka border internasional ini, karena tidak ada wisman masuk.

“Jadi kita masih setengah hati gitu lho, mending sekalian saja tutup. Dibuka, tapi kita dikunci sebetulnya. Aturan terkesan tidak ramah lah, tidak friendly. Jadi orang mau datang ke Bali, begitu menanyakan syaratnya oh oke, aku mending ke tempat lain saja,” tandasnya.

Ia juga mengatakan tidak masalah jika border internasional kembali ditutup, namun jika ada bantuan ekonomi untuk penggiat pariwisata. Jadi bantuan bukan hanya untuk UMKM namun juga untuk industrinya. Untuk tanda tangan petisi ini, pihaknya masih melakukan penyebaran ke semua lini.

“Ya kita lihat saja, kita masih up ke mana-mana, kita lagi testing juga bagi teman teman yang ngerasa membutuhkan ya kita suruh mengisi. Ya nanti kita lihat lah, teman-teman maunya gimana,” tambahnya.

Ia mengatakan banyak wisatawan yang mau datang ke Bali.  Ia juga memahami alasan kesehatan yang menjadikan aturan ini ketat.

“Jadi memang karena sudah saatnya, karena terlalu condong kesehatan ada yang kolaps, itu masyarakat industri Bali. Terlalu kencang menjeratnya, kita yang kehausan darahnya, tidak ada ini (wisman). Karena ini mayoritas orang di Bali pariwisata ya pasti beda impact-nya. Ke sana korelasinya,” tambahnya.