Tolak Aturan Pajak Hiburan 40 Persen, Asosiasi Spa Gugat ke MK

0

ihgma.com, Jakarta – Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) mengajukan judicial review alias pengujian yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau dikenal UU HKPD. Aturan ini memuat pungutan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen.

“Kami sudah langsung menolak dengan jalur hukum. Per 3 Januari langsung kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima per 5 Januari 2024,” kata Ketua ASTI, Mohammad Asyhadi, seperti dikutip dari Tempo pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Asyhadi menuturkan gugatan tersebut diajukan oleh 22 penggugat termasuk sejumlah asosiasi. Kini, pihaknya menunggu sidang di Mahkamah Konstitusi.

Ia lantas menjelaskan alasan menggugat UU HKPD. “Kami semuanya yakin bahwa spa itu bukan termasuk hiburan.”

Ilustrasi Layanan spa di hotel bintang.
Ilustrasi Layanan spa di hotel bintang.

Hal tersebut merujuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada Pasal 14 beleid tersebut, dijelaskan ada 13 usaha pariwisata. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ada di poin g, sedangkan spa di poin m.

Kategorisasi tersebut juga tertera di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, serta di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha atau KBLI aktivitas spa adalah 96122. “Jadi, 96122 itu tidak ada kaitannya dengan hiburan satu,” ujar dia.

Tak hanya itu, ia menyebut aktivitas spa juga diatur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menuturkan setiap terapis harus teregister di Dinas Kesehatan

Selanjutnya: Alasan gugatan adalah faktor keadilan

Namun, UU HKPD Pasal 55 Ayat 1 mengkategorikan spa ke dalam jasa kesenian dan hiburan. Sedangkan pada Pasal 58 Ayat 2 beleid yang sama disebutkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

“Itu yang kami gugat. Padahal di Pasal 58 Ayat 1, disebutkan namanya pajak barang dan jasa tertentu itu paling tinggi 10 persen,” ucap dia.

Selain itu, ia mengklaim penyusunan UU HKPD cacat hukum. Sebab, proses penyusunannya tidak melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pengusaha.

Alasan gugatan kedua adalah faktor keadilan. “Kalau yang lain 10 persen, kok kami dikasih 40 sampai 75 persen? Dan justifikasinya tidak ada di undang-undang itu,” ucap dia.

Padahal, ujarnya, biasanya ada pasal penjelasan di undang-undang. Namun, ia menyebut tidak ada pasal penjelasan sehingga bisa dianggap cacat hukum.

Ia menuturkan ada sekitar 1.500 jasa spa di Bali yang terdampak aturan ini. Secara total, ada 3.000 pengusaha spa.

Meski begitu sebagian tutup karena terdampak pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, iklim usaha spa sedang masa pemulihan. “Nah, mulai bangkit kembali, terus dengan adanya pajak seperti ini kan enggak mungkin,” ujarnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.