Sandiaga Uno ke Canggu: Sepakat Suara Musik Hingga Jam 1 Dini Hari, Kebisingan 70db

0

ihgma.com, Mangupura – Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), perangkat desa, pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya berkumpul dalam satu pertemuan guna mencari solusi tepat menanggapi petisi polusi suara di Canggu, Jumat 16 September 2022 malam, di Hotel Tugu Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno bersama jajaran di Kemenparekraf turut hadir dalam pertemuan tersebut dan mendengarkan keluhan-keluhan ataupun saran dan solusi terbaik untuk diimplementasikan.

“Saya ingin datang sendiri nih di kawasan Canggu jam segini (sekira pukul 22.15 Wita) untuk melihat di Jumat malam bagaimana keadaannya,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Pertemuan tersebut awalnya dilakukan tertutup bagi media, namun di tengah berjalannya pertemuan setelah hampir 20 menitan akhirnya terbuka untuk media. Berlangsung selama hampir dua jam, pertemuan berakhir dan telah disepakati sejumlah poin penting.

“Tadi sudah dilaporkan kesepakatan (sejumlah poin disepakati) yang akan terus dimonitor teknisnya oleh Pak Kadis (Pariwisata Provinsi). Dan kami harapkan bahwa ini bisa membawa Canggu lebih baik. Apalagi kita melihat Canggu sebagai destinasi unggulan nomor dua di dunia untuk digital nomad,” imbuh Menparekraf Sandiaga.

Ia menambahkan, selain kesepakatan yang telah disepakati dirinya pun mendapat laporan langsung saat pertemuan bahwa kesepakatan itu diambil dengan mengedepankan kearifan lokal. Inti yang disepakati menanggapi petisi polusi bising yakni mematikan suara musik pukul 00.00 Wita hingga 01.00 Wita dan tingkat kebisingannya tidak melebihi 70 db.

“Tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk musik itu sampai pukul 24.00 Wita sampai 01.00 Wita yang outdoor. Tingkat kebisingan sementara 70db yang disepakati. Dan nanti akan kita sampaikan secara detailnya,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dan dari kesepakatan ini Sandiaga berharap dapat ditingkatkan ke dalam sebuah peraturan daerah baik berupa Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.

“Kita harapkan nanti bisa ditingkatkan di dalam payung hukum yang bisa menjadi dasar dari implementasi dan supervisinya. Dan sebelum G20 kita harapkan semuanya bisa terselesaikan dan yang dikedepankan adalah adat dan budaya. Selesaikan dengan kearifan lokal,” ungkap Menparekraf Sandiaga.

Saat seseorang berwisata tentunya dari semua sisi harus diakomodasi karena ini merupakan suatu harmoni dan keseimbangan yang harus kita dapatkan.

“Karena pariwisata itu tentunya harus dilihat dari semua sisi. Dan kita harapkan juga dari ekonomi kreatifnya, bagaimana lapangan kerja dan juga bagaimana kenyamanannya. Tidak hanya dari kegiatan datangnya wisatawan tapi juga kenyamanan masyarakat setempat dan sebaliknya,” tutur Sandiaga.

Lalu apakah Bali saat ini over tourism atau kelebihan kunjungan wisman? Sandiaga meyakini Bali jauh dari over tourism karena kedatangan wisman ke sini stabil di atas angka 10 ribu rata-rata per hari. Kalau rata-rata 10 ribu kunjungan wisman per hari itu dikalikan 365 hari jumlahnya sudah diangka 3,65 juta atau run rate kunjungan wisman ke Bali ini 3,6 juta lebih. Dan di 2019 sebelum pandemi Covid-19 Bali itu kunjungan wismannya mencapai 6 juta lebih.

“Saya yakin Bali jauh dari over tourism tapi tentunya kita butuh kebersamaan dalam menata kembali. Bagaimana recover kita itu bukan hanya recover together and recover stronger, tapi recover better,” ucap Sandiaga.

Tetapi Sandiaga menyampaikan akan memfasilitasi masyarakat setempat, bendesa, perbekel untuk menentukan secara kearifan lokal bagaimana menangani perkembangan Canggu ke depannya.

Saya melihat kemungkinan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan yakni mendistribusikan kunjungan wisman itu ke Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur, agar tidak terpusat di Bali Selatan seperti sekarang.

“Di mana Canggu ini memang sudah terkenal di dunia sebagai capital digital nomad ini bisa diperkuat dengan kesehatan, pendidikan, spiritual tourism-nya, yoga dan lain sebagainya. Dan ini yang akan kita kembangkan,” ujar Sandiaga.

Lebih lanjut Menparekraf menyampaikan, perubahan konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu juga akan mengubah konsep pariwisata yang ramai atau dalam skala besar.

“Kita menginginkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tapi kita tidak menyaring siapa yang berkualitas atau tidak. Tapi dengan target kita melalui segmentasi dan melalui promosi bahwa pariwisata Bali dan Indonesia mengarah kepada eco tourism. Dari sea, sun, sand (pantai, matahari, pasir) menjadi sustainability, serenity and spirituality (berkelanjutan, ketenangan dan spiritualitas) ini akan secara natural menarik kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas ke depannya,” papar Menparekraf Sandiaga.

Bali’>Wakil Gubernur  Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau biasa disapa Cok Ace yang turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik respon cepat dari pemerintah pusat menanggapi hal ini (petisi polusi bising).

“Ini perhatian luar biasa dari pusat dan menjadi sangat penting sekali untuk mengevaluasi hal-hal yang memang kita perlu perbaiki. Karena pariwisata tidak saja terus dinamis tapi dia terus berkembang, dan perkembangan ini juga ada norma-norma adat istiadat yang perlu disepakati,” ungkap Cok Ace.

Kesepakatan ini sudah disusun dan disetujui berbagai pihak, namun menurut Wagub Bali masih ada beberapa hal yang belum lengkap atau detail terhadap kesepakatan itu.

“Sebenarnya kesepakatan sudah diambil sebelumnya tadi hanya mediasi saja dengan beberapa pihak. Ada pihak yang ingin lebih awal (suara musik mati awal), ada yang pihak ingin kecilkan lagi soundnya (bukan 70db), dan kesepakatan ini sudah diambil beberapa hari lalu itu tadi yang kita highlight,” kata Cok Ace.

Dari kesepakatan ini sesuai harapan dari Menparekraf, Wagub Bali akan segera mensahkan inti daripada kesepakatan itu ke dalam sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Perbup atau Peraturan Bupati.

“Nanti ke depannya akan kita buatkan Pergub atau Perbup agar bisa nanti dilaksanakan, dan tentu nanti ada ketentuan yang mengikat ketika Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati sudah dikeluarkan. Kalau sekarang kesepakatan ini kita ambil,” urai Cok Ace.

Jika dalam kesepakatan yang disepakati malam ini dihadapan Menparekraf Sandiaga masih ada hal-hal yang belum tertuang dalam kesepakatan tersebut, kami mohonkan untuk dilengkapi sehingga tidak terjadi tafsir terlalu banyak.

Dicontohkannya tingkat kebisingan itu 70db telah disepakati tetapi belum tertuang dalam kesepakatan tersebut itu adalah 70 db itu dihitung di depan speaker, atau 10 meter, atau 50 meter, atau 100 meter dari depan speaker.

“Itu yang belum disepakati. Jadi sangat relatif sekali sehingga kami mohon ini dilengkapi dalam kesepakatan tersebut,” tegas Cok Ace.

Lalu dalam pertemuan tadi apakah sudah dibicarakan mengenai sanksi jika ada yang melanggar kesepakatan?

Wagub Bali Cok Ace menuturkan bahwa pihaknya tidak membicarakan tentang sanksi.

“Kita tidak bicara sanksi sebagaimana sudah disampaikan Pak Menteri sampaikan kita kedepankan sisi kearifan lokal,” demikian kata Cok Ace.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.