Pelaku Pariwisata Bali Tak Jadi Demo, Ajukan 5 Aspirasi Ini, Soal Karantina hingga Asuransi

0

ihgma.com, Pelaku Pariwisata Bali Tak Jadi Demo, Ajukan 5 Aspirasi Ini, Soal Karantina hingga Asuransi. Para pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata Bali melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali pada Selasa 21 Desember 2021 di Kota Denpasar, Bali.

Para stakehholder pariwisata Bali yang terdiri dari 40 asosiasi ini menyatakan mereka tidak akan melakukan demo turun ke jalan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Namun, mereka mengajukan 5 poin aspirasi kepada pemerintah pusat untuk bisa dipenuhi segera. Alasannya, dengan pemenuhan 5 poin aspirasi itu, diyakini pariwisata Bali yang kini sekarat akan bisa bangkit kembali.

Salah-satu dari lima aspirasi itu adalah agar karantina wisman di Bali mengunakan pola wilayah, sebab Pulau Bali dinilai sebagai zona hijau.

Dengan demikian, seluruh Pulau Bali ditetapkan sebagai pulau karantina, dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel yang sudah tersertifikasi CHSE di pulau ini.

Melansir Bali tribun, Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menegaskan, tidak jadi ada aksi demo para pelaku usaha pariwisata seperti yang disampaikan sebelumnya melalui Forum Bali Bangkit.

“Tidak jadi demo. Demo itu bukan solusi, malah akan mencoreng citra dari pariwisata. Hospitality (industri kepariwisataan, red) tidak harus demo, tapi sekarang kita cari solusi.

Intinya, kami mendukung pemerintah, namun kami juga mengajukan  permintaan,” ungkap Rai Suryawijaya, yang ikut hadir dalam pertemuan koordinasi di Kantor Dispar Provinsi Bali.

Dijelaskan Rai Suryawijaya, para stakeholder mengajukan lima poin ke pemerintah pusat agar wisman segera datang ke Bali.

“Karena seluruh keputusan berada di pusat, bukan di daerah. Sebab, kewenangannya terkait dengan menteri perhubungan, menteri luar negeri, menteri kesehatan dan menteri koordinator.

Kita tidak saling menyalahkan dalam pertemuan tadi. Ini pertemuan sangat kondusif dan sangat bagus. Kita sudah membicarakan seluruh permalasahan terkait terhambatnya wisman masuk ke Bali,” jelas Suryawijaya.

Adapun lima poin yang diajukan ke pemerintah pusat adalah pertama, membuka kemudahan e-visa berbayar khusus untuk tujuan wisata secara perorangan tanpa harus melalui penjamin koorporasi.

Atau membuka kembali aplikasi VOA (visa on arrival) dan free visa khususnya untuk negara-negara dengan risiko rendah (low risk) Covid-19.

Kedua, mengusulkan kepada pemerintah agar wisman ke Bali tidak dikenai masa karantina, atau diusulkan agar karantina di Bali menggunakan pola wilayah, sebab Pulau Bali dinilainya sebagai zona hijau.

Dengan demikian, seluruh Pulau Bali ditetapkan sebagai pulau karantina, dan wisatawan dapat memilih tinggal di seluruh hotel  yang sudah tersertifikasi CHSE di pulau ini.

Ketiga, mengusulkan agar penerbangan ke Bali tidak harus hanya penerbangan langsung. Sebab, Bali merupakan tujuan wisata negara di seluruh dunia, yang memerlukan penerbangan dengan transit karena kapasitas pesawat dan jarak tempuhnya.

Keempat, memperluas negara yang warganya diperkenankan masuk ke Bali. Yang diprioritaskan adalah Australia dan Eropa.

Yang merupakan sumber devisa terbesar. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan airline, seperti Qatar Airways dan Emirates.

“Kemudian tentang asuransi pada wisman. Jangan dipaksakan nilainya 100.000 dolar AS, karena ini memberatkan. Sama dengan sebesar Rp 1,5 miliar. Yang penting, wisman memiliki asuransi yang juga mencakup Covid-19,” tambah Suryawijaya.

Diusulkan agar pertanggungan asuransi dapat diturunkan sebesar 50.000 dolar AS, sehingga tidak menyulitkan wisman untuk datang ke Bali,.

Namun tetap bisa membiayai dirinya sendiri apabila terpapar Covid-19 atau dapat melakukan pembelian asuransi pada saat kedatangan di Bali.

Sembari menunggu permintaan tersebut terealisasi dan wisman kembali mengalir ke Bali, Suryawijaya mengatakan, para stakeholder kini sedang maksimalkan pangsa pasar domestik karena potensinya besar.

“Kebijakan ini akan dievaluasi setelah periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jadi, selama Nataru domestiknya harus digenjot,” ucapnya.

Pengaruh Wisdom

Suryawijaya mengungkapkan, arus masuk wisatawan domestik (wisdom) ke Bali yang mengalami peningkatan menjelang Nataru berpengaruh hingga 40 persen terhadap geliat ekonomi pariwisata Bali.

“Wisdom saat ini berpengaruh, mencapai 40 persen. Kalau ditingkatkan lagi lebih bagus. Bali setidaknya harus dibuka untuk yang essentials dan diplomatik.

Kalau bisa mencapai 20 ribu per hari wisatawan domestik ke Bali melalui udara, dan 15 ribu melalui darat, maka akan bagus sekali,” jelasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Yoga Iswara mengatakan, saat ini sedang fokus menyuarakan evaluasi kebijakan pembukaan wisman (open border) ke Bali.

“Kita sekarang fokus bagaimana menyuarakan kepantasan terkait dengan evaluasi open border Bali. Jadi fokus kita soal kepantasan. Sekarang bukan masalah demo, tapi bagaimana aspirasi kita sudah mulai didengarkan.

Ada poin-poin yang kita samakan persepsinya. Kami menyampaikan bahwa kondisi Bali tidak baik-baik saja. Pariwisata kita ini sedang bleeding (berdarah-darah) selama dua tahun ini,” jelas Yoga Iswara.

“Dengan adanya open border yang hasilnya hanya kedatangan 45 wisatawan asing, ayo dong kita lihat ke dalamnya seperti apa permasalahannya. Kami hanya ingin diperlakukan sama seperti Jakarta. Ada lima poin permintaan yang kita ajukan,” ucap Yoga.

Yoga berharap Bali diperlakukan secara parsial atau khusus. Dengan dampak kebijakan pusat yang membuat pariwisata Bali mengalami bleeding cukup besar, kata dia, wajar jika penanganan Covid-19 di Bali bisa dipisahkan dengan Jawa.

“Sebab, tingkat bleeding dan kesiapan Bali ini berbeda. Di sinilah  harus dicari benang merahnya,” kata Yoga.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.