Jokowi Bikin Gebrakan Lagi, Dana Abadi Wisata RI Rp 2 T Rilis Agustus
ihgma.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan Indonesia Quality Touris Fund (IQTF) akan dibentuk pada bulan depan. IQTF adalah program untuk mendukung pendanaan acara pariwisata.
IQTF adalah program pendanaan yang bertujuan untuk mendukung event-event pariwisata yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata,
“Rapat memutuskan atas arahan bapak presiden yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus di rampungkan dari segi regulasi, dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun,” kata Sandiaga usai Rapat Terbatas (Ratas) terkait IQTF di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari berita CNBC Indonesia pada Senin (8/7/2024).
Sandiaga menegaskan dana itu akan dialokasikan dalam RAPBN 2025 mendatang. Ia berharap acara yang didanai IQTF dapat mengangkat nation branding Indonesia dan posisi Indonesia di pembangunan kepariwisataan dunia.
Ia juga mengatakan IQTF akan dikelola oleh Badan
Layanan Umum (BLU) di bawah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kementerian Keuangan. Melihat arah pembangunan kepariwisataan RI yang menuju ke ramah lingkungan.
“Pembeda daripada event-event kita adalah event yang green, yang memiliki emisi karbon yang sangat rendah, pengelolaan sampah yang baik, seperti di konser yang kita lakukan,” katanya.
Nantinya list acara yang akan dibiayai oleh IQTF yang selanjutnya akan diajukan oleh Presiden untuk didanai.
“Nanti list daripada event itu diajukan kepada presiden untuk bapak presiden yang akan menentukan event mana yang akan didanai, tentunya di 2025,” kata Sandiaga.
Bantahan Adanya Iuran Pariwisata
Sandiaga membantah adanya iuran yang dibebankan kepada pengusaha pariwisata untuk program IQTF. Menurutnya dana yang akan dikelola di awal pembentukannya ini sepenuhnya berasal dari APBN 2025.
“Iya, jadi tidak ada pembebanan ke wisatawan, itu perlu digaris bawahi. Tapi itu bukan dana yg dikelola oleh kementerian, tapi itu dana yg dikelola oleh BPDLH dan dari hasilnya itu maupun jumlahnya yg bisa digunakan utk membiayai event event yg disetujui presiden,” kata Sandiaga.
Sebelumnya ada kabar rencana iuran yang dibebankan kepada pengusaha transportasi udara melalui tiket penerbangan. Namun hal ini dibantah oleh Sandiaga. Namun ia mengakui bahwa usulan tersebut sempat diutarakan dalam sebuah rapat.
“Jadi itu sudah bisa dengan tadi arahan bapak presiden, sudah bisa dikatakan wacana itu yg juga memang tidak diusulkan oleh kami, tidak diusulkan oleh kementerian perhubungan,” kata Sandiaga.
“Sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan bagi iuran kepariwisataan dari tiket pesawat,” katanya.