Camat Kuta Utara, Harapkan Ada Aturan Kuat Agar Masalah Petisi Polusi Suara Di Canggu Tidak Terulang

0

ihgma.com, Mangupura – Masalah petisi polusi suara di Canggu menjadi atensi pemerintah setempat.

Bahkan kabarnya petisi itu dibuat oleh masyarakat sekitar yang merasa kebisingan akan musik di bar, restoran, beach club yang ada di daerah tersebut.

Beberapa villa yang ada di daerah itu pun komplain dan hingga munculnya petisi dan surat terbuka terkait kebisingan dan bar maupun club yang berdekatan dengan pura.

Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama P Dian. Adapun judul dari petisi itu yakni Basmi Polusi Suara di Canggu Camat Kuta Utara I Putu Eka Permana pun tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku polusi  suara  yang menyebabkan warga sekitar terganggu.

“Jadi suara yang besar itu dianggap menganggu,” ujar Eka Permana saat dikonfirmasi seperti dilansir Tribun Bali Selasa, 13 September 2022.

Diakui, ada beberapa villa yang melakukan komplain atas adanya suara musik yang terjadi diatas pukul 22.00 wita hingga dini hari. Untuk menghindari adanya protes, dirinya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat yang melakukan komplain.

Namun tidak menutup kemungkinan ada masyarakat atau wisatawan yang tinggal disekitarnya tidak terganggu. Namun untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi disebutkan harus ada aturan yang lebih kuat.

“Saat ini karena masih dalam masa PPKM level 1 jadi kita mengikuti In mendagri. Untuk restoran atau cafe yang buka pada malam haru boleh dibuka sampai pukul 02.00. Tapi kami harapkan kalau sudah pukul 23.00 keatas agar suaranya diperkecil,” jelasnya.

Eka Permana juga mengakui akan dilakukan rapat dari Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung yang akan membahas terkait tingkat kebisingan.

Dalam rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan dan aturan yang akan mengatasi permasalahan kebisingan.

“Rencananya rapatnya besok. Kami akan menunggu aturan yang dikeluarkan, dan akan digunakan sebagai acuan karena di kecamatan dan desa tidak bisa mengambil keputusan tanpa dasar hukumnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, tempat hiburan yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara Badung dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Bahkan tempat hiburan berupa bar, beach club, dan night club dinilai menimbulkan polusi suara karena suara musik di wilayah tersebut tanpa batasan waktu.

Masyarakat yang kesal atas kondisi tersebut mencari dukungan dengan membuat petisi Basmi Polusi Suara di Canggu pada situs di www.change.org.

Dalam petisi yang mengatasnamakan penduduk Bali, pekerja dan masyarakat yang tinggal di Canggu merasa sangat terganggu sebelum pandemi dan kini saat setelah pandemi.

Menyikapi petisi tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Badung, I Gst Agung Ketut Suryanegara mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Sebab, terdapat Inmendagri No 42 Tahun 2022 yang mengatur jam operasional dan Pergub Bali No 16 Tahun 2016 yang mengatur baku mutu tingkat kebisingan.

“Kami akan bahas petisi ini Rabu besok di Provinsi Bali, karena ini debatable. Sebab, pada satu sisi ada peraturan yang memayungi pelaku usaha, pada satu sisi masyarakat juga supaya terayomi,” kata Suryanegara.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.