Terdapat Lost Potential Tax, Ketua PHRI Badung Minta Pemda Tertibkan Vila Bodong

0

ihgma.com, Mangupura – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya meminta pemerintah daerah untuk menertibkan vila ilegal atau bodong dan memberikan kesempatan (para pemilik) untuk mengurus izinnya.

Hal tersebut menurutnya karena disinyalir banyak tamu atau wisatawan yang tinggal di vila bodong.

Mengutip dari Tribun Bali, “selama ini yang membuat masalah (bule berulah) atau membuat perilaku yang kurang baik semuanya itu tinggal di private vila, guest house tapi tidak di hotel atau akomodasi legal. Karena kalau mereka tinggal di hotel-hotel data-datanya kan lengkap ada disana jadi mereka takut kalau bikin masalah,” ujar Gung Rai, disela menghadiri BBTF 2023 pada Jumat 16 Juni 2023 di Nusa Dua, Badung.

Ia memperkirakan ada sekitar 30 persen usaha vila atau akomodasi yang bodong di Bali dan perlu kerja keras seluruh stakeholder untuk menertibkannya sehingga semua usaha itu (akomodasi) legal.

Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya saat ditemui disela menghadiri BBTF 2023 di Nusa Dua Foto: Zaenal Nur Arifin
Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya saat ditemui disela menghadiri BBTF 2023 di Nusa Dua
Foto: Zaenal Nur Arifin

Selain itu juga sangat penting untuk menghindari persaingan yang sangat ketat dan persaingan harga dan juga jika vila nya legal dapat meningkatkan pajak pendapatan pemerintah kabupaten atau kota.

“Ada beberapa yang disewakan kepada WNA dan ada juga beberapa yang di manage oleh owner nya sendiri. Mungkin tidak bisa memanage kemudian ingin menghindari pajak sehingga mereka langsung menyewakan kepada tamu dalam jangka waktu panjang,” ungkap Gung Rai.

Vila ataupun akomodasi bodong tanpa memiliki izin usaha legal tersebar seperti ada di Pererenan, Canggu, Berawa dan juga di daerah Uluwatu.

Pemerintah daerah pun kehilangan atau lost potential tax cukup besar dengan banyaknya vila- vila bodong ini dan sebagian besar berada di dalam wowongkonan atau di desa adat itu sendiri.

“Jadi tinggal kerahkan desa adat untuk mendata vila-vila itu dan memintakan untuk mengurus izinnya. Kalau sudah di data ada asosiasinya, kalau mereka hotel bisa masuk PHRI kalau vila masuk ke Bali Vila Association dan kalau terjadi kejadian kita gerak cepat untuk mencarikan solusinya,” imbuh Gung Rai.

Ia menambahkan bayangkan jika 30 persen dari total kamar yang ada di Bali sebanyak 157 hotel baik hotel berbintang maupun tidak berbintang tentu persentasenya cukup banyak.

Tetapi jika berapa angka lost potential tax dari banyaknya vila bodong atau ilegal perlu waktu dan dilakukan kajian khusus.

Apakah diperlukan sanksi tegas, Gung Rai menyampaikan tidak harus memberikan sanksi tegas mengingat vila ilegal banyak dimiliki warga lokal.

“Lebih baik pembinaan dulu karena ini kan kepunyaan warga lokal juga, dilakukan pembinaan lalu diminta mengurus izin-izinnya, kemudian mereka masuk asosiasi sehingga kita punya database yang lengkap jadi semuanya akan tertata dengan baik,” ucapnya.

Saat ini sudah ada Perda No. 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan juga ada Pergub No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola daripada Pariwisata Budaya Bali itu sendiri.

Tujuan dan arahan kita kan mari menjadikan Bali pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.