Otorita IKN Pakai Ilmu Pariwisata Bali, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal
ihgma.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (O IKN) mengembangkan pariwisata dan ekonomi lokal IKN dengan belajar dari pengalaman Bali. Pengalaman yang dipelajari khususnya terkait upaya memajukan pariwisata namun bisa mempertahankan budaya lokal.
“Kami ingin menciptakan IKN sebagai kota yang disukai dan dicintai. Untuk itu tentu harus diberikan layanan yang menyenangkan khususnya di bidang pariwisata,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat O IKN, Alimuddin dalam keterangannya di Jakartas seperti dikutip dari Tribun Bali, Minggu (11/6).
Ia mengatakan, pengalaman tersebut akan menjadi sangat penting untuk dipelajari terutama seiring dengan pembangunan IKN yang semakin masif dan jumlah pendatang di wilayah IKN yang semakin meningkat ke depan.
“Salah satu program yang akan dilakukan tahun ini adalah mengajak seluruh kabupaten dan kota untuk datang dan tampilkan kebudayaan mereka,” jelas Alimuddin.
“Budaya Kaltim atau Kalimantan akan selalu tampil bergantian di Titik Nol Nusantara samping menunggu rest area selesai dikerjakan, lalu pindah ke sana, sembari bersama dengan UMKM memasarkan produknya,” sambungnya.
Otorita IKN diharapkan dapat belajar dari Provinsi Bali terkait strategi pemberdayaan masyarakat lokal, terutama untuk menggerakkan ekonomi lokal, dan membangun kota yang ramah pada anak dan perempuan.
Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Nyoman Candrawati menjelaskan bagaimana Bali melakukan transformasi ekonomi melalui peta jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera.
Ia jelaskan, ada nilai-nilai kearifan lokal hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, ada manusia dengan alam menjadi bagian yang dipedomani di Bali khususnya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Untuk mewujudkan Bali Era Baru, terdapat tiga dimensi yang menjadi pedoman. Pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali. “Ekonomi Kerthi Bali inilah yang diimplementasikan ke perangkat-perangkat daerah termasuk peta jalan pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Candra.
Kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, merupakan manajemen risiko, yakni memiliki kesiapan mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang datang.
Menunggu Infrastruktur
Sementara itu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis akan banyak investor yang masuk ke IKN pada Agustus atau September tahun ini. Optimisme ini muncul lantaran komitmen yang masuk ke IKN sudah mencapai 228 investor.
Dari jumlah tersebut, 91 perusahaan melakukan kunjungan langsung ke IKN hingga 31 Mei lalu. Mereka berasal dari Singapura. Bahlil mengklaim, investor sangat serius investasi di IKN. Akan tetapi mereka masih menunggu pembangunan infrastruktur dasar selesai terlebih dahulu.
“Kalau ditanya seberapa serius mereka, nanti sekarang ini lagi dibangun infrastruktur dasar, yang itu dicover APBN. Begitu selesai, baru investasi realnya masuk,” tutur Bahlil saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, beberapa hari lalu.
Meski begitu, Bahlil belum menyebutkan rincian nilai investasi yang akan masuk. Sebab, dia akan memastikan terlebih dahulu kepastian investasi tersebut, karena saat ini masih bersifat komitmen.
“Pada saat mereka masuk konstruksi, baru akan kami umumkan. Karena kami Kementerian Investasi punya satu metodologi yaitu, taken, running, baru kami umumkan. Kalau masih rencana itu tidak akan kita umumkan,” jelasnya.
Tergantung Pengganti Jokowi
Pembangunan infrastruktur dasar di IKN diharapkan akan segera rampung dalam waktu dekat. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, jika infrastruktur sudah rampung, maka pada Agustus atau September tahun ini investasi dari sektor swasta ke IKN akan segera masuk.
Selain itu, ia juga menambahkan pembangunan IKN akan terus berjalan dengan baik, jika pengganti Presiden Joko Widodo nantinya sejalan dengan program pembangunan IKN. “Kalau ditanya apakah yakin? Saya yakin 100 persen bisa berjalan, terkecuali yang mengganti pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita lagi,” imbuhnya.
Pembangunan IKN ditargetkan rampung pada 2045 mendatang. Total biaya pembangunan IKN berkisar Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20 % yakni Rp 89,4 triliun, untuk pembangunan istana negara, kantor pemerintahan dan juga infrastruktur dasar. Sementara itu, 80 % pembangunan IKN akan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.