Menparekraf Sandiaga Uno Tegaskan Spa Kategori Kesehatan

0

ihgma.com, Gianyar – Pro-kontra masuknya Spa ke dalam kategori hiburan pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 kian mendapat kejelasan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa jenis usaha Spa masuk dalam kategori kesehatan atau kebugaran (wellness) dikembangkan berdasarkan kebudayaan lokal.

Sandiaga saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dampak Bagi Perkembangan Dunia Usaha Spa di Bali dan Indonesia” bertempat di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024), menegaskan industri Spa merupakan bagian dari kegiatan healing, refreshing dan bukan termasuk jenis hiburan tertentu.

“Orang pergi ke Spa itu bukan cari hiburan, tapi untuk kebugaran dan kesehatan. Jadi kalau yang dimaksud dengan hiburan tertentu itu spa maka sangat tidak tepat diklasifikasikan di sana,” ungkap Sandiaga.

Seminar nasional digelar Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali dan Bali Spa & Wellness Association (BSWA) membahas sejumlah isu antara lain terkait industri Spa dan wellness seperti pajak hiburan dan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait tarif pajak yang mencapai 40-75 persen yang diajukan sejumlah pengusaha Spa, gerakan Bali Spa Bersatu, diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur terkait.

Dalam sambutannya Menparekraf menceritakan pengalaman pribadinya bersama istri saat menikmati Spa di Ubud tahun 90-an.

“Usai dari spa, istri saya kagum dan ketika kembali ke Jakarta langsung buka usaha Spa karena merasakan dampak kesehatan dan kebugaran,” kenang Sandiaga.

Ditambahkan Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 sudah dinyatakan SPA sebagai bagian daripada wellness tourism dan ada juga peraturan kesehatan spa itu juga dimasukkan sebagai industri yang berkaitan dengan kesehatan.

Lebih lanjut ia memaparkan, selain Permenparekraf, dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 juga jelas menyebut SPA sebagai industri yang berkaitan dengan kesehatan, meminta para pelaku usaha SPA di Bali khususnya Gianyar tidak lagi memperdabatkan persoalan kenaikan tarif pajak yang secara resmi sudah ditunda.

“Saya memastikan pemerintah hadir dan langsung mendengar tuntutan yang disampaikan oleh industri Spa di Bali,” tambahnya.

Ia juga meminta para pelaku Spa di Bali untuk berpegangan dengan isi dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

Menambah apa yang disampakan Menparekraf, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati berharap proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 bisa disetujui.

“Intinya kami optimis, karena pernah ada pengalaman di tahun 2011, soal lapangan golf yang masuk hiburan dan diajukan Judicial Review juga untuk keluar dari hiburan dan berhasil,” tandas mantan Wakil Gubernur Bali yang akrab disapa Cok Ace ini seperti dikutip dari Barometerbali.com.

Sedangkan Ketua Panitia Seminar Nasional, Feny Sulistiawati menambahkan, pelaksanaan seminar diharapkan dapat menjadi acuan dan keberhasilan dari proses judicial review di MK.

Mencermati perkembangan di lapangan, PHRI Bali yang merupakan induk dari 24 Asosiasi Pariwisata di Bali, termasuk BSWA yang dibentuk pada Tahun 2002, memandang perlu menggelar seminar nasional ini untuk mendapat masukan Menteri dan narasumber lainnya.

“Mengingat ada ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan spa  yang dikelompokkan sebagai jenis usaha hiburan,” tandas Fenny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.