MENPAR Berharap 100 Pekerja Pariwisata Kena PHK di Bali Bisa Dipanggil Lagi Bekerja

0

ihgma.com – Sebanyak 100 pekerja pariwisata mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama kurun waktu tahun 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana turut menanggapi adanya PHK terhadap 100 pekerja pariwisata di Kabupaten Badung tersebut. Widiyanti berharap para pekerja tersebut bisa dipanggil lagi untuk bekerja.

“Mengenai PHK yang terjadi kami memahami bahwa okupansi hotel beberapa bulan terakhir mengalami penurunan akibat adanya efisiensi anggaran di pemerintah,” kata Widiyanti usai menghadiri pembukaan penyelenggaraan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, seperti dikutip dari Tribun Bali pada Rabu (11/6).

Ia menambahkan pihaknya dari pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan menurunnya okupansi hotel-hotel dampak efisiensi anggaran.

Menpar Widiyanti saat memberikan keterangan, usai menghadiri pembukaan penyelenggaraan BBTF ke-11 di Nusa Dua. Foto: Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Menpar Widiyanti saat memberikan keterangan, usai menghadiri pembukaan penyelenggaraan BBTF ke-11 di Nusa Dua. Foto: Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin

Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong percepatan belanja daerah sekaligus membantu pemulihan sektor perhotelan yang terdampak cukup dalam.

“Kami dari pemerintah khususnya Kemendagri telah membuat kebijakan bahwa pemerintahan sudah boleh membuat acara atau event-event di hotel-hotel. Kami harap okupansi dan pendapatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) akan membaik,” ungkap Widiyanti.

Lebih lanjut Widiyanti menyampaikan mengenai adanya PHK pekerja sektor pariwisata pemerintah telah memberikan sejumlah insentif seperti diskon tiket perjalanan mulai dari tiket pesawat, kereta api, kapal laut dan juga diskon tarif tol. Menurutnya, sejumlah insentif tersebut dapat meningkatkan okupansi hotel-hotel.

“Harusnya itu memperbaiki tingkat kunjungan perjalanan wisawatan nusantara ke Bali. Mudah-mudahan kita lihat dalam bulan ini keadaan akan membaik dan juga karyawan yang dirumahkan dapat kembali bekerja,” harap Widiyanti.

Sementara itu, Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengaku prihatin atas adanya PHK terhadap pekerja pariwisata.

“Kalau masalah itu kita sangat prihatin, karena Bali ini masih bagus tertolong dengan banyaknya wisatawan asing yang datang,” ujar Gung Rai di sela-sela menghadiri pembukaan BBTF ke-11 kemarin.

Pihaknya tidak membantah dan membenarkan karyawan yang terkena PHK tersebut dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan menurunnya penyelenggaraan MICE di Bali. Ia pun berharap tidak ada PHK lagi.

“Mungkin karena MICE menurun itu yang terjadi (PHK), tetapi sekarang harus dipanggil lagi jangan sampai terjadi PHK di Bali,” ucapnya.

Diungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai Anggota PHRI Badung yang melakukan PHK. “Laporan resmi ke PHRI belum ada.

Tidak tahu mungkin dia di luar anggota kita. Kita pastikan kalau di Bali jangan PHK, kenapa demikian karena tingkat hunian sudah mulai meningkat apalagi Juli ini nanti ada yang hingga 80 persen,” paparnya.

“Ini artinya bagus kalau sudah di atas 60 persen making profit, ngapain PHK? Karena staf atau karyawan itu aset perusahaan dan pengusaha,” sambung Gung Rai.

Dijelaskan, saat ini tingkat hunian kamar atau okupansi rata-rata hampir 70 persen. Bahkan ada beberapa hotel sampai 80 persen yang didominasi leisure dan MICE akan menyusul segera.

Menurutnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali saat ini masih di angka sekitar 18 ribu per hari dengan 43 penerbangan setiap hari. Kunjungan wisman ke Bali untuk leisure atau berlibur masih tinggi.

Kondisi ini berbeda dengan di kota-kota besar lain di mana MICE-nya turun drastis hampir 70 persen. Sedangkan di Bali terbalik, MICE-nya 30 persen leisure-nya 70 persen sehingga masih tertolong.

Disinggung mengenai efek kebijakan Kemendagri, pihaknya belum mendapatkan informasi adanya booking atau pemesanan untuk MICE di Bali. Namun kebijakan tersebut menjadi angin segar untuk hotel dan restoran yang ada di Bali.

“Belum ada booking, khan baru diumumkan. Nanti Kementerian atau lembaga lainnya pasti akan re-book (pesan ulang) lagi, yang dulu pernah dibatalkan, atau di-cancel, nanti di re-book lagi,” ucap Gung Rai.

“Ini kan (kebijakan Mendagri) angin segar yang sangat luar biasa bagi insan pariwisata khususnya bisnis MICE bisa meningkat lagi. Dan di samping itu membantu okupansi hotel itu dan multiplier effect-nya dari MICE bisnis ini akan sangat luar biasa dampaknya khususnya terhadap UMKM kita,” jelas Gung Rai.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.