Harapan PHRI Yogyakarta Usai Pemerintah Buka Blokir Anggaran
ihgma.com, Yogyakarta – Pemerintah pusat menyatakan telah membuka Rp 86,6 triliun anggaran yang diblokir dari 99 kementerian/lembaga pada akhir April 2025 lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono merespon positif keputusan pembukaan anggaran birokrasi itu.
Blokir anggaran di masa Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran seperti tertuang melalui Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu dampak akibat blokir anggaran di antaranya aktivitas MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition yang menurun drastis kalangan birokrasi pemerintah di perhotelan.
“Kami berharap pembukaan blokir anggaran pemerintah itu segera bisa berdampak dengan bangkitnya kembali sektor MICE perhotelan,” kata Deddy, seperti dikutip dari Tempo pada Rabu 7 Mei 2025.
Sektor MICE selama ini dinilai seperti nyawa operasional perhotelan dari okupansi atau tingkat keterisian kamar. Termasuk aktivitas kegiatan seperti pertemuan, seminar, juga event pemerintahan yang digelar di perhotelan. Namun sejak efisiensi anggaran dijalankan, semua aktivitas MICE birokrasi nyaris mati total. Tak hanya hotel berbintang yang terdampak, namun juga hotel non bintang ikut terkena imbasnya.
Persiapan perhotelan
Meski demikian, Deddy memahami, ketika keran anggaran telah dinyatakan dibuka, tentu masih butuh proses agar dampaknya bisa segera dirasakan industri perhotelan. Pemerintah di daerah pun perlu menyusun rencana anggaran itu agar bisa segera digunakan.
Pengumuman soal pembukaan keran anggaran pemerintah itu juga menjadi dorongan pelaku perhotelan mulai melakukan beberapa persiapan. Mengingat saat okupansi jatuh selama empat bulan terakhir, banyak karyawan hotel terdampak. Dalam bentuk dirumahkan tanpa gaji atau dikurangi jam kerjanya demi mengurangi beban operasional hotel.