Efisiensi Anggaran, Okupansi Hotel di Aceh Anjlok

ihgma.com – Hotel berkelas tak luput dari dampak kebijakan efisiensi anggaran belanja. Hal ini sudah dirasakan sejak Januari dengan menurunnya tingkat hunian dan pendapatan hotel.

Salah satu penginapan yang mulai merasakan imbas efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah Hermes Hotel Banda Aceh yang berlokasi di Jalan T. Panglima Nyak Makam, Ulee Kareng, Banda Aceh.

Penurunan tingkat hunian (okupansi) selama sebulan terakhir mencapai 30 persen, diikuti penurunan pendapatan hotel (revenue) sebesar 45 persen. Kondisi ini sudah dirasakan sejak Januari lalu.

General Manager Hermes Hotel Banda Aceh, Budi Syaiful, mengaku bahwa tamu yang menginap selama sebulan terakhir terdata hanya berasal dari nonpemerintah.

Menurutnya, kegiatan yang biasanya berlangsung di hotel pun menurun drastis, bahkan tamu dari instansi pemerintah sudah tidak ada lagi yang menginap. Ia memastikan hal ini terkait adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan di hotel tersebut.

“Dari tingkat okupansi, kita menurun hingga 30-an persen. Sejauh ini, terutama di bulan Januari kemarin, kita banyak sekali penurunan, baik dari sisi hunian (okupansi) maupun pendapatan hotel (revenue). Pendapatan bahkan menurun hingga 45 sampai 50 persen. Kami lihat, selama Januari hingga sekarang, tamu yang datang itu tidak ada lagi dari pemerintah, baik yang menginap maupun yang mengadakan acara di hotel, sama sekali tidak ada,” terangnya,  seperti dikutip dari RRI pada Senin (24/2/2025).

Pihaknya meminta agar pemegang kebijakan dapat mengkaji ulang keputusan yang diambil demi kelangsungan operasional hotel yang berdampak besar pada kelangsungan pekerjaan karyawan, sebagian besar di antaranya merupakan putra Aceh.

“Hermes Hotel memiliki 140 karyawan, dan sebanyak 137 di antaranya adalah putra Aceh. Jadi bisa dibayangkan jika situasi ini berlanjut, efeknya bisa terjadi pengurangan karyawan karena beban pembiayaan yang besar. Selain itu, ada kenaikan UMK sebesar 6,5 persen, ditambah biaya listrik, pajak, dan bahan baku yang juga naik,” tambahnya.

Pihaknya juga akan meneruskan keluhan ini kepada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyuarakan permasalahan yang dialami. Menurut Budi, sebagian besar hotel di Aceh sangat bergantung pada tamu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.