Aturan Baru Akomodasi Sewa di Milan, Tak Ada Kotak Kunci
ihgma.com – MILAN akan menghapus sistem check-in mandiri di akomodasi liburan jangka pendek. Pemerintah setempat pun mengimbau agar semua pemilik akomodasi menyingkirkan kotak kunci check-in mandiri dari area publik. Aturan serupa juga diterapkan di Florence awal tahun ini.
Kotak kunci umumnya digunakan untuk memungkinkan tamu check-in secara mandiri, terutama saat tamu check-in di waktu yang tidak tepat. Namun hal tersebut dinilai mengganggu pemandangan dan menimbulkan masalah keamanan karena kurangnya interaksi tatap muka.
Kapan aturan mulai diberlakukan
Anggota dewan kota Michele Albiani mengatakan check-in mandiri dapat menyebabkan penyalahgunaan ruang publik demi kepentingan pribadi. “Maraknya penggunaan kotak kunci yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga,” katanya seperti dilansir Tempo dari Time Out.
Aturan baru ini akan diterapkan mulai Januari 2026. Pengelola akomodasi yang tidak mematuhi aturan baru tersebut akan dikenakan denda sebesar 400 euro (sekitar Rp 7,7 juta). Dewan kota secara khusus menyoroti lokasi pemasangan kotak kunci. Misalnya di perabotan jalan, rambu jalan, pagar, gerbang, tiang lampu, atau bangunan lain yang ditempatkan di lahan publik.
Pemasangan kotak kunci di ruang publik tanpa izin, merupakan penyalahgunaan properti publik untuk keuntungan pribadi. Selain itu mengacu pada alasan keamanan, bahwa kotak kunci dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, seperti yang disorot dalam penyelidikan peradilan baru-baru ini.
Pemilik apartemen memiliki waktu tiga puluh hari untuk mematuhi dan memindahkan kotak-kotak tersebut. Jika tidak, mereka harus membayar denda dan menanggung biaya pemindahan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.
Kota-kota lain yang menerapkan aturan serupa
Selain Milan, beberapa kota wisata seperti Firenze, Bologna, Roma dan Venesia juga telah melarang penggunaan kotak kunci, seperti dilansir dari Euronews. Di Roma misalnya, pemerintah setelah meluncurkan operasi untuk memindahkan kotak kunci. Operasi ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri mewajibkan fasilitas akomodasi untuk melakukan check-in langsung, dengan alasan ketertiban umum dan mencegah risiko menampung individu yang berpotensi membahayakan.
Namun menurut wakil jaksa Alessandro Di Cicco penyitaan kotak kunci yang dilakukan oleh polisi setempat disebut tindakan ilegal. Karena dilakukan tanpa pemeriksaan awal terhadap fasilitas akomodasi yang mungkin terkait dengan kotak kunci tersebut dan apakah pengelola atau pemilik fasilitas tersebut telah mengidentifikasi para tamu secara pribadi.
Pada bulan Mei 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Lazio membatalkan surat edaran Viminale yang mewajibkan identifikasi tamu secara langsung dan melarang penggunaan kotak kunci, dengan menyatakan bahwa surat edaran tersebut tidak proporsional dan tidak cukup beralasan dari segi keamanan.
Namun, pada bulan November 2025, Dewan Negara membatalkan keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa identifikasi tamu secara langsung tetap wajib dan check-in mandiri melalui kotak kunci dilarang kecuali metode verifikasi visual yang valid digunakan. Berdasarkan kerangka hukum ini, Pemerintah Kota Roma tetap menganggap pemasangan kotak kunci ilegal, khususnya di ruang publik atau bagian bangunan yang terlihat dari ruang publik.