Menpar Widiyanti Dukung Gubernur Koster Menata Pariwisata, Tindak Akomodasi Ilegal Hingga Pembangunan MRT

ihgma.com, Denpasar.Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana melakukan melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster menerima di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/7/2025). Pertemuan ini menjadi forum strategis membahas tantangan dan arah kebijakan pembangunan pariwisata Bali ke depan serta menyepakati pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menata pariwisata Bali secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan ini dihadiri pula Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, serta organisasi pariwisata seperti ASITA, PHRI, dan GIPI.

Kependudukan Menurun, Bali Galakkan KB Empat Anak

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menyoroti tantangan pembangunan Bali, termasuk menurunnya jumlah penduduk asli. Ia menyatakan, kampanye KB dua anak telah dihentikan dan kini digalakkan sosialisasi KB empat anak untuk menjaga keberlangsungan budaya Bali.

Ia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48% pada 2024 dengan PDRB mencapai Rp 67,32 juta. Tingkat kemiskinan tercatat 3,45%, dan pengangguran terendah nasional. Namun, gini rasio yang tinggi menunjukkan ketimpangan sosial yang perlu diatasi.

Pariwisata Masih Timpang dan Terpusat

Gubernur Bali jebolan ITB Bandung ini menyoroti ketimpangan wilayah dalam sektor pariwisata. Sekitar 71% hotel dan 69% restoran terpusat di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Denpasar. PAD Badung bisa mencapai Rp 6 triliun, sedangkan daerah lain hanya sekitar Rp 1 triliun.

Tahun 2024, Bali menerima 6,4 juta wisatawan mancanegara, menyumbang 46% dari total nasional. “Devisa yang dihasilkan mencapai Rp 107 triliun dari total Rp 243 triliun nasional. Namun, 66% ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata menjadikan Bali sangat rentan guncangan global,” kata Gubernur Koster.

Tantangan Lingkungan dan Sosial Meningkat

Gubernur Bali dua periode ini menyoroti tantangan serius seperti alih fungsi lahan produktif, krisis air, meningkatnya sampah, dan migrasi besar-besaran ke Bali Selatan. Ia juga menyoroti praktik pembelian lahan oleh WNA dengan modus menikah warga lokal, hingga pelanggaran wisatawan terhadap norma budaya dan kesucian tempat suci.

“Bali juga menghadapi ancaman budaya, seperti kesenian yang melenceng dari pakem dan pembangunan yang tak selaras dengan nilai lokal,” tegas Gubernur Koster seperti dikutip dari BaliBerkarya.

Arah Baru Bali Mandiri Energi dan Pariwisata Bermartabat

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Haluan Pembangunan 100 Tahun yang diperkuat UU Provinsi Bali No. 15 Tahun 2023. Fokusnya pada kemandirian energi, ketahanan pangan, akses air bersih, dan pembangunan infrastruktur serta transportasi.

Untuk sektor pariwisata, Bali kini mengedepankan konsep pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Perda No. 5 Tahun 2022 dan berbagai surat edaran mengatur tata kelola wisatawan lebih ketat, termasuk kewajiban bukti keuangan, tiket pulang-pergi, dan membayar tourism levy.

“Kami juga menindak vila ilegal dan bangunan tanpa pajak hotel restoran, serta mengendalikan pembangunan hotel agar tak merusak lahan produktif,” teranh Gubernur Koster.

OSS Jadi Sorotan, Perlu Dikaji Ulang

Gubernur Koster juga menyinggung polemik sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai tidak cocok diterapkan sepenuhnya di Bali. “Kami sedang mengkaji ulang sistem ini. Banyak persoalan muncul karena OSS tidak adaptif terhadap kearifan lokal,” ungkapnya.

Gubernur Koster juga meminta dukungan APBN untuk pembangunan jalan nasional dan transportasi publik. “Ini bukan soal bagi hasil, tapi bentuk keberpihakan. Tanpa infrastruktur, daya saing pariwisata Bali sulit ditingkatkan,” jelasnya.

Gubernur Koster berharap pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata mendukung sektor Pariwisata Bali. “Jarum jatuh di Bali pun terdengar dunia. Penataan Bali harus sungguh-sungguh agar lestari dan bermanfaat bagi rakyat,” harapnya.

Menteri Pariwisata Soroti Kemacetan dan Vila Ilegal

Sementara, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menyatakan Bali memegang peran strategis dalam pariwisata nasional. Ia menyoroti kemacetan di Canggu dan menjamurnya vila ilegal dan dari verifikasi, ditemukan lebih dari 5.000 vila tanpa izin.

Ia mengapresiasi kebijakan larangan plastik sekali pakai dan menekankan pentingnya edukasi wisatawan agar lebih menghormati budaya lokal. “Kami siap mendukung kampanye besar ‘Do & Don’t’ untuk wisatawan,” ucapya.

Dorong MRT atau Subway, Penataan Bali Butuh Kolaborasi dan Ketegasan

Menteri Widiyanti juga mendorong pembangunan MRT atau subway, serta pengembangan kawasan di luar Bali Selatan, termasuk pembahasan kelanjutan Bandara Bali Utara dan penguatan pariwisata minat khusus seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur.

“Kita dorong pariwisata berkualitas, bukan sekedar jumlah. Stay longer, spend more, and respect local wisdom,” tegas Menpar Widiyanti seraya menyatakan akan membentuk tim kerja bersama dan MoU dengan Pemprov Bali untuk menindak tegas akomodasi ilegal