Pariwisata DIY Berasal dari, oleh, dan untuk Rakyat, Ini Penjelasan Sultan HB X
ihgma.com – Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Saat ini, kita perlu menghidupkan kembali program promosi pariwisata pada masa pandemi Covid-19 untuk membangkitkan perekonomian.
Sementara, kepariwisataan kita adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development) dan pariwisata yang berbasis pada masyarakat (community based tourism).
Demikian diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pariwisata provinsi DIY, Singgih Raharjo, di Diskusi Panel Pandemi Global, Pemberdayaan Dan Ketahanan Desa Wisata dan Wisata Pedesaan di Yogyakarta seperti dilansir Kumparan , Minggu (3/7).
Berkaitan dengan konsep pariwisata di pedesaan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menjadikan desa sebagai basis keistimewaan DIY karena keistimewaan DIY bertumpu pada eksistensi desa. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui Desa Mandiri Budaya (DMB).
Visi DMB adalah desa atau kelurahan berintegritas, dan inovatif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan DIY melalui pendayagunaan segenap potensi sumber daya dengan melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Desa Budaya, menurut Sultan, memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Dengan kekuatan budaya, Desa Budaya menyimpan daya tarik luar biasa. Apalagi budaya tidak dapat dipisahkan dengan pariwisata. Baik budaya maupun pariwisata harus berjalan beriringan dan saling bersinergi.
Desa Budaya merupakan pengembangan dari banyak program desa. Antara lain Desa Wisata dan Desa Prima. Dari dua hal itu disatukan ke dalam program Desa Mandiri Budaya. Desa Budaya memiliki tujuh pilar. Pilar pertama dimulai dari budaya, dilanjutkan kerajinan. Kemudian kuliner, bahasa, adat istiadat, warisan budaya dan situs sejarah.
Sementara, Sultan membeberkan bahwa perbedaan antara Desa Budaya dan Desa Wisata. Desa Budaya lebih menitikberatkan pada upaya pelestarian adat dan tradisi yang ada di desa tersebut. Sedangkan Desa Wisata lebih pada pemasaran atas kegiatan adat dan budaya tersebut.
“Dibutuhkan komitmen, kemampuan, serta keseriusan dalam mengembangkan Desa Budaya. Karena dengan berkembang maka otomatis akan menarik perhatian dan kunjungan wisatawan,” kata Sultan HB X.
Di kesempatan yang sama, Manajer Regional Enggagement and Sustainability PT HM Sampoerna Tbk, Kukuh Dwi Kristianto, mengatakan bahwa keberadaan desa wisata dan wisata pedesaan telah menjadi bagian dari upaya masyarakat desa membangun kemandirian.
Multiplayer efek dari implementasi desa wisata dan wisata pedesaan menjadi target dari upaya tersebut. desa wisata mensyaratkan atraksi, amenitas dan aksesibilitas yang dimana ketiganya akan bertumpu pada infrastruktur dan sumberdaya manusia.
“Maka dari itu pemberdayaan masayarakat desa menjadi vital untuk dilaksanakan secara berkelanjutan,” kata Kukuh.
Program diskusi panel yang disuport perusahaannya tersebut, pada periode 2021-2022 ini menyasar ke 5 desa, dimana 2 desa berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo; dan Des. Hargobinangun Kec. Pakem Kab. Sleman.
Sementara 3 desa lainya berada di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), 3 Desa tersebut adalah Des. Wonosunyo Kec. Gempol; Des. Tlogosari Kec. Tutur; dan Desa Sumberrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan.
“Kami berharap dari Diskusi Panel ini nanti akan muncul sharing pengalaman dan juga peluang hingga muncul strategi dalam upaya pemberdayaan Desa Wisata dan Wisata Pedesaan,” jelasnya.
Adapun dalam materi yang disampaikan sebagai Keynote Speaker, menteri Desa PDTT, Halim Iskandar mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan Sampoerna Untuk Indonesia.
“Kemendes melihat bahwa kunci dari upaya memperkuat ketahanan desa harus fokus pada pembangunan dan pemberdayaan, itu 2 kunci penting yang harus dilakukan” tegas Gus menteri Halim Iskandar.
Diskusi panel ini sendiri diikuti oleh kepala desa dan pengelola desa wisata, pendamping desa dan juga dinas pemberdayaan masyarakat dan Dinas pariwasata se-wilayah DIY.