Sertifikasi Dunia Usaha Pariwisata Non-Hotel, Bantu Bangkitkan Perekonomian Bali
ihgma.com, Denpasar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan Lokakarya Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Untuk Dunia Usaha Pariwisata Non-Hotel.
Kegiatan ini dibuka pada Rabu, 20 April 2022 dan akan berlangsung selama dua hari di Hotel Neo, Denpasar, Bali.
Lokakarya ini diikuti oleh Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Jajaran Kepolisian, Relawan, dan asosiasi yang menaungi bidang pariwisata non-hotel seperti spa, mall, restoran, museum, dan teater.
Kepala Sie Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Bali, Gede Adi Tyana Putra mengatakan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari penguatan dunia perhotelan yang dilaksanakan pada tahun 2014.
Dan saat ini, pihaknya akan menghasilkan output berupa panduan pra bencana dalam dunia usaha pariwisata non-hotel.
“Kami sudah menguatkan itu (panduan kesiapsiagaan bencana) untuk pariwisata tahun 2014 dan sekarang kami ingin mengembangkannya lebih ke dunia usaha pariwisata non-hotel,” ujar Gede Adi Tyana Putra saat ditemui di tempat kegiatan pada seperti dilansir Tribun Bali, Rabu 20 April 2022.
Dasar regulasi pelaksanaan lokakarya ini sudah ada sejak tahun 2020 melalui Perda 5 Tahun 2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Ke pariwisataan Budaya Bali, Pergub Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Puran Daerah Nomor 5 Tahun 2020, serta Pergub Nomor 28 Tentang Tata Kelola Pariwisata di Bali.
BPBD bersama stakeholder terkait dan didukung oleh Asia Pacific Alliance for Disaster Management Indonesia (APAD) kemudian akan menyusun panduan sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi dunia usaha pariwisata non-hotel.
Dalam panduan tersebut akan dijelaskan tata cara pelaksanaan sertifikasi, aspek penilaian, serta indikator pemenuhan yang perlu dipenuhi pelaku dunia usaha pariwisata non-hotel.
Sertifikasi ini juga mengadopsi unsur disabilitas untuk menjadi indikator sehingga memberikan ruang bagi pelaku usaha yang disabilitas.
Selain itu, kondisi pandemi yang masih berlangsung juga menjadikan perlu nya memasukan unsur pengendalian pandemi COVID-19.
Mengingat saat ini kemajuan digital semakin pesat, Gede Adi Tyana Putra akan mengkolaborasikan teknologi dan manusia dalam pelaksanaan sertifikasi nanti.
Pendaftaran dan pemasukan data direncanakan akan dilakukan secara online. Namun, untuk verifikasi tim akan tetap ke lapangan untuk visitasi.
Hal yang utama juga disampaikan oleh laki-laki yang akrab disapa Adi adalah, sertifikasi ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Sertifikasi akan memberikan standar keamanan dan keselamatan dunia usaha non-hotel ini akan lebih terjamin sehingga mampu mengembalikan kepercayaan wisatawan yang lesi akibat pandemi.
Saat kepercayaan wisatawan sudah kembali, tentu akan berpengaruh kepada perekonomian rakyat Bali yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pariwisata.
Melalui sertifikasi juga, masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan perbaikan sehingga mempunyai standar untuk memanajemen usahanya.
Dengan segala inovasi dan kemudahan yang ditawarkan, ia berharap, sertifikasi ini juga akan mendapat respon baik dari masyarakat mengingat pentingnya sertifikasi untuk pemulihan ekonomi Bali.
Pelaku usaha pariwisata non-hotel tidak hanya memikirkan untung dan rugi usaha saja, namun juga mengutamakan kesiapsiagaan bencana sebagai investasi perusahaan.